Endang Setyawati Thohari Tegaskan Kehutanan Tak Cukup dengan Program, Penyuluh Harus Diperkuat

CIANJUR | ININEWSROOM.COM – Pengelolaan hutan berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Kehadiran penyuluh di lapangan menjadi kunci agar masyarakat dapat mengelola potensi kawasan hutan tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya.

Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc., saat menghadiri Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Jawa Barat di KTH Kondang Mas, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kamis (18/9/2026).

Endang menegaskan, penyuluh kehutanan merupakan ujung tombak dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan, keanekaragaman hayati, serta potensi plasma nutfah Indonesia.

“Penyuluh itu adalah ujung tombak dari pembangunan kehutanan. Fasilitas harus diperhatikan, apalagi jumlah penyuluh kehutanan ini sangat sedikit dibandingkan luasan hutannya,” ujar Endang.

Menurutnya, tantangan kehutanan semakin kompleks. Di satu sisi masyarakat membutuhkan akses dan manfaat ekonomi dari kawasan hutan, sementara di sisi lain fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan, habitat keanekaragaman hayati dan sumber daya alam harus tetap dijaga.

Karena itu, keberadaan penyuluh dinilai penting untuk memastikan Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak hanya mampu memanfaatkan potensi kawasan, tetapi juga memahami prinsip konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Persoalan tersebut semakin terlihat dari ketimpangan jumlah penyuluh. Kepala BP2SDM Kementerian Kehutanan RI, Indra Exploitasia Semiawan, menyebut Jawa Barat saat ini memiliki sekitar 1.449 penyuluh kehutanan yang mendampingi 5.335 KTH.

Bagi Endang, kondisi tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan kehutanan. Penguatan penyuluh tidak cukup dilakukan melalui penambahan personel, tetapi juga harus dibarengi fasilitas kerja, kesejahteraan dan peningkatan kapasitas.

“Kalau penyuluhnya terbatas, bagaimana pendampingan kehutanan bisa menjangkau masyarakat secara optimal?” menjadi persoalan yang perlu dijawab melalui penguatan sistem penyuluhan.

Endang juga menyoroti regenerasi. Menurutnya, masa depan hutan Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya tertarik pada sektor pertanian, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan.

Modernisasi peralatan menjadi salah satu langkah yang dinilai dapat membuat sektor kehutanan lebih menarik bagi generasi muda.

“Tujuannya supaya generasi muda mau bertani dan berhutan. Kalau alatnya modern, pemuda-pemuda kita akan bangga dan senang,” katanya.

Temu teknis tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi penyuluh, KTH dan pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan kehutanan.

Sebab, keberhasilan pengelolaan hutan pada akhirnya bukan hanya diukur dari seberapa besar potensi yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga dari seberapa mampu hutan tetap lestari, keanekaragaman hayati terlindungi, dan masyarakat di sekitarnya memperoleh manfaat secara berkelanjutan.*** (TB)