ININEWSROOM.COM — Anggota DPR RI Komisi VIII, Isfhan Taufik Munggaran, menggelar kegiatan Reses Diseminasi Program Prioritas Presiden Tahun 2026 Kementerian Sosial RI di Aula Cikondang Bergema, Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Sosial RI Shofiyyurrahman, Anggota DPRD Kabupaten Cianjur H. Irwan (Fraksi Golkar), Kepala Desa Cikondang Yana Mulyana, Camat Cibeber Ardian Athoilah, para pendamping desa, penerima manfaat PKH, serta masyarakat se-Kecamatan Cibeber. Rabu ( 21/09/2026)
Dalam penyampaiannya, Isfhan Taufik Munggaran menegaskan dua fokus utama pemerintah pusat, yaitu peningkatan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, serta penguatan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Namun di samping itu, ia juga menyoroti isu krusial yang berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran bantuan sosial.
“Pemutakhiran data itu sangat penting dan berdampak langsung pada penentuan desil penerima bantuan. Masalah pengelompokan desil ini adalah hal yang krusial. Saat ini ada beberapa persoalan mendasar, di antaranya dugaan data warga digunakan untuk aktivitas judi online, sehingga sistem menganggap keluarga tersebut layak masuk dalam desil yang lebih mampu, padahal kenyataannya tidak demikian. Hal ini sangat merugikan karena bantuan yang seharusnya diterima justru terpotong atau berubah karena data yang tidak akurat,” ungkap Isfhan saat ditemui awak media di sela kegiatan.
Isfhan meminta seluruh pihak terkait, mulai dari pendamping desa hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah, untuk memverifikasi kembali data warga secara teliti dan berkala. Hal ini agar tidak ada warga yang berhak justru kehilangan akses bantuan karena kesalahan data.
“Kita tidak ingin ada warga yang tertinggal atau kehilangan haknya hanya karena datanya tidak diperbarui dengan benar. Jangan sampai data yang tidak akurat justru menjadi penghalang warga menerima hak yang semestinya didapatkan dari negara,” tambahnya.
Ia berharap melalui diseminasi ini, masyarakat tidak hanya memahami program prioritas pemerintah, tetapi juga aktif berpartisipasi memantau kebenaran data diri masing-masing, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara tepat sasaran.( Wiz)
